Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini, hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games IV dan Ganefo atau yang merupakan singkatan dari games of the news emerging forces merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade.
Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, Pabrik Baja Krakatau Steel. Namun, untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintah untuk Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun, namun rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya.
Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dimana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya delapan tahun, di tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan, segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi.
Pada periode itu juga, terjadi dua kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949.
Berbagai Pemberontakan
Dalam periode tahun 1950 hingga tahun 1959, adanya penggunaan UUD Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950 yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada pada tangan perdana menteri. Dalam periode tahun ini terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Andi Azis pada tahun 1950, pemberontakan Kahar Muzakar pada tahun 1962, pemberontakan PRRI serta pemberontakan Permesta pada tahun 1958.
Akibat terjadinya berbagai pemberontakan tersebut memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada, dimana kabinet terus menerus jatuh bangun selama periode sembilan tahun tersebut.
Hal ini dikarenakan dalam periode tersebut terjadi pergantian perdana menteri sebanyak delapan kali dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatan hanya tiga bulan. Dengan situasi politik pada saat itu dan keamanan bangsa Indonesia yang terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan.
Perang dengan Belanda dan Malaysia
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekrit kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke UUD 1945. Dengan adanya pemberlakuan UUD 1945 kembali maka sistem presidensial juga kembali. DImana presiden yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara.
Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada perdana menteri berpindah kembali ke tangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan satu tahun setelah adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB namun tidak dilaksanakan, dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno.
Karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda menggunakan kekuatan militer yaitu perang.
Dalam mempersiapkan perang tersebut, Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista secara besar-besaran dengan cara mengutang kepada negara Rusia. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia pada saat tersebut memiliki persenjataan yang terkuat di dunia khususnya pada bagian selatan khatulistiwa.
Presiden Soekarno pada saat itu memilih panglima untuk memimpin jalannya perang dengan pihak Belanda yaitu pemimpin palagan Serangan Umum 1 Maret Letnan Kolonel Soeharto. Pemilihannya tersebut dikarenakan Presiden Soekarno sudah mengenal Soeharto sejak pemerintahan Indonesia mengungsi ke Yogyakarta.
Di Maret 1962, Soeharto yang sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal tersebut ditunjuk untuk menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Setelah mempersiapkan diri untuk menghadapi perang melawan pihak Belanda dengan alutsista dalam skala besar untuk merebut kembali Irian Barat, pada akhirnya masalah yang ada terselesaikan melalui jalur perundingan di PBB.
Setelah selesainya urusan membebaskan Irian Jaya tersebut, Indonesia kembali untuk mempersiapkan diri untuk memulai perang melawan Malaysia yang disebut sebagai negara boneka yang dibuat oleh bangsa Inggris.